By: Raditya Reza
Peneyelamatan
ekonomi Indonesia dari Krisis sekarang ini merupakan langkah yang sangat di
perlukan secepat mungkin upaya pemerintah sekarang ini seolah hanya jadi
retorika untuk mempertahankan pamor Politik yang hanya menjadi wahana cari muka dan perang
berebut simpati rakyat sehingga kesan pembela Rakyat tidak lepas dari para
penguasa.
Banyak
kebijakan yang di tempuh pemerintah sekarang ini tidak memberikat manfaat
kongkrit yang di rasakan rakyat Indonesia, hal yang di butuhkan rakyat sekrang
ini adalah hal yang langsung dirasakan seperti penurunan harga kebutuhan pokok,
meminimalisasika PHK masal oleh
perusahaaan perusahaan yang
mempekerjakannya, sehingga roda
perekonomian rakyat bisa kembali berputar, jadikebijakan fiscal dan kebijakan moneter harus di ambil secara bersamaan.
Salah
satunya adalah memanfaatkan momentum trend penurunan harga minyak mentah dunia
yang sekarang ini sudah di bawah 40 US$ per Barelnya, dengan adanya hal
tersebut pemerintah sebenarnya bisa menurunkan harga Premium samapai dengan Rp
4.500 Per Liternya, sehingga apabila BBM turun secara otomatis beban yang di
pikul pengusaha akan lebih ringan dan bisa menekan biaya produksi yang akan
berpengaruh pada penetapan harga, dengan demikian harga komoditi di pasaran
akan turun.
Dengan
turunnya harga maka masyarakat bisa kembali membeli kebutuhannya yang secara
otomatis pengusaha pun akan kembali punya permintaan pasar yang harus di
penuhi, sehingga sektor industry dan perdagangan akan kembali beroprasi dan
roda ekonomi kembali bergerak.
menurut
Ekonom senior dan Juga Mantan Menteri
Koordinator Ekonomi (1999 - 2000) dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001 -2004) Kwik Kian Gie:
Pak
kwik menjelaskan bahwa seharusnya kita kelebihan uang dengan kenaikan harga
minyak mentah dunia, karena kita sebagai produsen. Jadi harusnya kita
menikmati keuntungan seperti negara produsen minyak lainnya di dunia….. Tapi
apa yang terjadi ??? Indonesia justru makin menderita dengan kenaikan ini…. apa
yang sebenarnya terjadi ???
Dengan melonjaknya harga minyak mentah di
pasaran dunia sampai di atas US$ 100 per barrel, DPR dan Pemerintah menyepakati
mengubah pos subsidi BBM dengan jumlah Rp. 153 trilyun. Artinya Pemerintah
sudah mendapat persetujuan DPR mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 153 trilyun
tersebut untuk dipakai sebagai subsidi dari kerugian Pertamina qq. Pemerintah.
Jadi akan ada uang yang dikeluarkan?
Saya sudah sangat bosan
mengemukakan pendapat saya bahwa kata “subsidi BBM” itu tidak sama dengan adanya uang
tunai yang dikeluarkan. Maka kalau DPR memperbolehkan Pemerintah mengeluarkan
uang sampai jumlah yang begitu besarnya, uangnya dilarikan ke mana?
Dengan asumsi-asumsi
untuk mendapat pengertian yang jelas, atas dasar asumsi-asumsi, pengertian
subsidi adalah sebagai berikut.
Harga minyak mentah US$
100 per barrel.
Karena
1 barrel = 159 liter, maka harga minyak mentah per liter US$ 100 : 159 = US$
0,63. Kalau kita ambil US$ 1 = Rp. 10.000, harga minyak mentah menjadi Rp.
6.300 per liter.
Untuk
memproses minyak mentah sampai menjadi bensin premium kita anggap dibutuhkan
biaya sebesar US$ 10 per barrel atau Rp. 630 per liter. Kalau ini ditambahkan,
harga pokok bensin premium per liternya sama dengan Rp. 6.300 + Rp. 630 = Rp. 6.930. Dijualnya dengan harga Rp.
4.500. Maka rugi Rp. 2.430 per liternya. Jadi perlu subsidi.
Alur
pikir ini benar. Yang tidak benar ialah bahwa minyak
mentah yang ada di bawah perut bumi Indonesia yang miliknya bangsa Indonesia
dianggap harus dibeli dengan harga di pasaran dunia yang US$ 100 per barrel. Padahal tidak. Buat minyak mentah yang
ada di dalam perut bumi Indonesia, Pemerintah dan Pertamina kan tidak perlu
membelinya? Memang ada yang menjadi milik perusahaan minyak asing dalam rangka
kontrak bagi hasil. Tetapi buat yang menjadi hak bangsa Indonesia, minyak
mentah itu tidak perlu dibayar. Tidak perlu ada uang tunai yang harus
dikeluarkan. Sebaliknya, Pemerintah kelebihan uang tunai.
Memang
konsumsi lebih besar dari produksi sehingga kekurangannya harus diimpor dengan
harga di pasar internasional yang mahal, yang dalam tulisan ini dianggap saja
US$ 100 per barrel.
Data yang selengkapnya
dan sebenarnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh. Maka sekedar
untuk mempertanyakan apakah memang ada uang yang harus dikeluarkan untuk
subsidi atau tidak, saya membuat perhitungan seperti Tabel terlampir.
Nah kalau perhitungan
ini benar, ke mana kelebihan yang Rp. 35 trilyun ini, dan ke mana uang yang
masih akan dikeluarkan untuk apa yang dinamakan
subsidi sebesar Rp. 153 trilyun itu?
Seperti
terlihat dalam Tabel perhitungan, uangnya yang keluar tidak ada. Sebaliknya,
yang ada kelebihan uang sebesar Rp. 35,31 trilyun.
PERHITUNGAN ARUS KELUAR
MASUKNYA UANG TUNAI
TENTANG
BBM (Harga minyak mentah 100 doll. AS)
DATA
DAN ASUMSI
Produksi
: 1 juta barrel per hari
70 % dari produksi
menjadi BBM hak bangsa Indonesia
Konsumsi
60 juta kiloliter per tahun
Biaya
lifting, pengilangan dan pengangkutan US $ 10 per barrel
1 US $
= Rp. 10.000
Harga
Minyak Mentah di pasar internasional Rp. US $ 100 per barrel
1
barrel = 159 liter
Dasar perhitungan :
Bensin Premium dengan harga jual Rp. 4.500 per liter
PERHITUNGAN
Produksi dalam liter per
tahun : 70 % x (1,000.000 x 159 ) x 365 = 40,624,500,000
Konsumsi
dalam liter per tahun 60,000,000,000
Kekurangan
yang harus diimpor dalam liter per tahun 19,375,500,000
Rupiah
yang harus dikeluarkan untuk impor ini
(19,375,500,
000 : 159) x 100 x 10.000= 121,900,000, 000,000
Kelebihan
uang dalam rupiah dari produksi dalam negeri
40,624,500,000
x Rp. 3.870= 157,216,815, 000,000
Walaupun
harus impor dengan harga US$ 100 per barrel
Pemerintah
masih kelebihan uang tunai sebesar 35,316,815,000, 000
Perhitungan kelebihan
penerimaan uang untuk setiap
liter
bensin premium yang dijual,
Harga
Bensin Premium per liter (dalam rupiah) 4,500
Biaya
lifting, pengilangan dan transportasi
US $ 10
per barrel atau per liter :
(10 x
10.000) : 159 = Rp. 630 (dibulatkan) 630
Apabila
pendapat Kwik kian Gie tadi sebenarnya bisa di pakai pemerintah sebagai upaya
kongkrit dan berdampak langsung pada perekonomian rakyat Indonesia, kita tunggu langkah pemerintah selanjutnya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar